Ratusan Pensiunan Guru Merasa Tertipu Milyaran dari Bank Mandiri Taspen hingga Terlilit Utang

By Admin


nusakini.com - Medan - Sekitar ratusan guru dan pegawai pemerintah yang melakukan peminjaman di Bank Taspen Mandiri Medan merasa dirugikan. 

Menurut mereka, bank Taspen Mandiri Medan diduga melakukan penipuan dan memanipulasi data, sehingga terjebak pinjaman dengan tagihan yang tak masuk akal.

Karena itu, sejumlah pensiunan guru dan pegawai pemerintah tersebut menyiapkan rencana pemberangkatan ke Jakarta.

Menurut pensiunan guru SMAN 4 Medan, Undang Siregar, permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi.

Namun, masih banyak guru ataupun pensiunan lain yang enggan melaporkan kejadian ini. Karena dapat ancaman dari pihak yang mengatasnamakan Bank Mandiri Taspen Medan.

"Ini ada ratusan sebenarnya namun banyak yang diam karena kami dapat telpon dari nomor yang tak dikenal dan diancam-ancam apabila berani melaporkan kejadian ini," ucapnnya di Percut Sei Tuan Rabu (16/3/2022).

Undang menjelaskan persoalan ini bermula pihak bank terus mendatangi sekolah dengan tujuan mengajak para guru untuk mengambil pinjaman.

Meski sempat ditolak, pihak bank terus mendatangi sekolah dengan mengiming-imingi pinjaman proses cepat dengan syarata mudah.

"Karena sering terus ditawarin kebetulan tergiur jadi terpinjamlah dan saat itu saya meminjam 210 juta, namun baru di kasih pihak bank 70 juta tapi saya harus membayar sebesar Rp1,2 miliar," ucapnya.

Hal serupa juga dialami oleh pensiunan lurah Belawan, karyawan Dinas Pendidikan Sumut dan juga karyawan RRI Medan.

"Kami semua ini sama mereka nmendatangi kami bahkan sampai ada yang datang ke rumah menawari kami pinjaman dengan iming-iming syarat cepat dan aman,"ucap Yuzrizal, mantan lurah Belawan.

Yuzrizal baru mengetahui tagihan yang tak masuk akal tersebut saat meminta rekening koran miliknya.

Sampai saat ini saya tidak punya gaji lagi, karena tingginya tagihan utang saya itu. Padahal pun saya juga hanya menerima seperempat dari nominal utang yang mau saya pinjam," ucapnya.

Keganjalan tersebut semakin terlihat jelas, saat beberapa pensiun guru ini hendak melunasi hutang di bank.

"Jadi saya datang bersama anak saya ke Taspen maksudnya mau melunasi hutang, eh malah pihak bank menolak untuk dibayarkan, "ucap Jumiati guru SDN 101765 Kec Sei Tuan Kabupaten Deliserdang.

"Padahal seharusnya orang bank senang mau dilunaskan malah pihak bank tidak menerima, jadi maksud mereka biar tagihannya semakin tinggi begitu? Karena ini saja sudah mencapai Miliaran apalagi 5 tahun kedepan udah berapa tuh," ucapnya dengan kecewa.

Satu per satu keluhan dari beberapa pensiun ini pun terus keluar seperti pada saat print rekening koran ternyata ada bunga pajak giro.

"Padahal guru itu tidak punya giro makanya kami heran kenapa ada bunga pajak giro selain itu uang THR Kami juga tidak bisa didapatkan akibat tingginya tagihan hutang tersebut," ucap Nurhaini Siregar, pensiunan guru SDN 101779, Percut, Kabupaten DeliSerdang.

Begitupun dikatakan beberapa pensiun guru ini bahwa mereka tidak menerima surat perjanjian kredit dan tanda terima SK Jaminan pada saat peminjaman tidak pernah diterima oleh mereka.

"Kami tidak pernah terima SK Jaminan atau surat perjanjian kredit tidak ada sama kami mereka hanya datang minta tanda tangan saja tapi surat apapun tidak ada diberi," ucap beberapa pensiun guru ini secara bergantian.

Disinggung apakah sudah melaporkan ke pihak kepolisian, dikatakan Undang pihaknya sudah melaporkan.

"Saya sudah melaporkan dari bulan Juni lalu namun hingga saat ini tidak ada lebih lanjut dari pihak kepolisan atas laporan tersebut, bahkan saat ini sudah ada 3 laporan ke Polda namun sampai saat ini tidak ada satu jawaban dari pihak kepolisian," ucapnya.

Dikatakan Undang juga, pihaknya, sebagaimana dilansir dari Tribun Medan, Kamis 17 Maret 2022, sudah beberapa kali mendatangi Bank Taspen Mandiri Medan.

"Sudah juga tapi mereka seperti tidak ada masalah dan tidak mau disomasi atau didudukkan berhadapan dengan kami," ucapnya.

Untuk itu langkah lanjutnya, Undang bersama ratusan korban akan ke Jakarta untuk meminta keadilan.

"Kami akan ke Jakarta karena di Medan laporan kami dipersulit kami tidak tahu mau minta bantuan kepada pemerintah mana lagi pastinya ini akan kami usut hingga tuntas dan selesai," tandasnya. (*)